Sabtu, 31 Desember 2011

PAN: Hatta-Djoko Lebih Ideal dari Dahlan Iskan-Hatta

Jakarta -detikcom
Partai Amanat Nasional (PAN) lebih berminat menggaet Menko Polhukam Djoko Suyanto mendampingi Hatta Rajasa dalam pilpres 2014. Dahlan Iskan-Hatta yang sempat ramai pun dipandang kalah mantap. "Hatta Rajasa dan Djoko Suyanto saya rasa pasangan ideal, soulmate. Secara politik merupakan pasangan sempurna. Merupakan kombinasi Jawa- Nonjawa, sipil-militer, dan sama-sama memiliki pengalaman di lembaga eksekutif," tutur Ketua DPP PAN Viva Yoga Mauladi saat dihubungi wartawan, Jumat (30/12/2011). Menurutnya Kombinasi Hatta-Djoko cukup kuat. Karena keduanya bisa saling melengkapi dalam memimpin pemerintahan dengan stabilitas di sektor ekonomi dan pertahanan. "Bang Hatta Rajasa dan Pak Djoko akan dapat memainkan peran penting untuk memajukan bangsa dan negara. Perpaduan Ahli ekonomi dan ahli perang akan dapat mempertahankan kedaulatan negara dan memakmurkan rakyat. Namun Pak Djoko mesti didukung atau diusulkan oleh partai politik. Tanpa dukungan itu maka akan sulit pak Djoko ikut berkompetisi di pilpres," beber Yoga. Sementara Dahlan dan Hatta dipandang satu ilmu. Sehingga PAN memandang Pasangan Hatta-Djoko lebih ideal ketimbang pasangan satu bidang ilmu ekonomi. "Bang Hatta dan Pak Dahlan, backgroundnya sama-sama seorang enterpreneur. Cuma bang Hatta Rajasa banyak warna, juga mantan legislator, menjadi menteri senior, dan mempunyai pengalaman internasional," jelasnya. "Jadi pasangan Hatta-Djoko merupakan pasangan ideal bagi bangsa Indonesia,"tegasnya. Sebelumnya politisi PD Ulil Abshar mewacanakan duet Dahlan-Hatta sebagai duet yang menarik. Dia akan membawa usulannya ini ke DPP Partai Demokrat. Duet ini dinilai Ulil sebagai duet 'problem solver'. Sementara itu, Sekjen DPP Partai Golkar Idrus Marham, Selasa (27/12/2011) kemarin membeberkan sejumlah nama untuk dijadikan pendamping Ical sebagai cawapres. Dari sejumlah nama cawapres itu, terdapat nama Dahlan Iskan. (van/ndr)

Sikap Profesional Bang Hatta

Metrotvnews.com,
Jakarta: Hatta Rajasa masih enggan menanggapi pencalonan dirinya sebagai calon presiden. "Saya tidak akan pernah bicara politik kalau sedang bekerja," ujarnya ketika ditemui di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (30/12). Seperti banyak diketahui, Hatta dicalonkan menjadi Calon Presiden 2014 saat Rapat Pimpinan Nasional Partai Amanat Nasional di Jakarta, beberapa waktu lalu. Bahkan, Wakil Ketua Umum PAN Drajad Wibowo mengungkapkan tengah melirik Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Djoko Suyanto sebagai pasangan Hatta. Namun, Hatta menegaskan tidak akan memberi komentar terkait pencalonan ini. "Sekali lagi saya tidak mau bicara," tandasnya.(MI/****)

Jumat, 30 Desember 2011

Menko Perekonomian: Bupati Bima Bisa Cabut Izin PT SMN

Antaranews Menko Perekonomian: Bupati Bima Bisa Cabut Izin PT SMN BERITA LAINNYA Jakarta (ANTARA) - Menko Perekonomian Hatta Radjasa menegaskan Bupati Bima,NTB, Ferry Zulkarnain bisa langsung mencabut izin eksplorasi PT Sumber Mineral Nusantara (SMN) tanpa intervensi pemerintah pusat. Di Istana Negara, Jakarta, Jumat, Hatta mengatakan tidak ada aturan yang menyatakan pemerintah pusat bisa mencabut izin yang telah dikeluarkan oleh bupati. "Itu kan tanggung jawabnya bupati dong. Dia sendiri yang mengeluarkan, pertimbangannya apa waktu mengeluarkan izin, lalu sekarang kalau sudah terjadi begitu ya harus di `handle`(menanganinya,red) dong," ujarnya. Menurut Hatta, Bupati Bima ketika mengeluarkan izin untuk PT SMN tidak meminta pertimbangan pemerintah pusat. "Ketika dia memberikan itu kan tidak meminta pertimbangan pemerintah pusat. Yang mengeluarkan bupati kok, dia harus mencabut, kalau mau dicabut ya yang mengeluarkan yang mencabut," tuturnya. Jaminan Sebelumnya, Bupati Bima Ferry Zulkarnain menyatakan bersedia mencabut izin eksplorasi PT SMN asalkan mendapat jaminan dari pemerintah pusat. Hatta mengakui kewenangan pemerintah daerah untuk memberikan ijin eksplorasi kepada perusahaan swasta tanpa koordinasi dengan pemerintah pusat telah membuahkan masalah. Menurut dia, ada sekitar enam ribu surat ijin bermasalah yang dikeluarkan daerah karena tumpang tindih. "Yang namanya kekayaan sumber daya alam, pengalaman menunjukkan ada enam ribu surat izin yang bermasalah, yang tumpang tindih, itu menunjukkan bahwa fungsi koordinasi semakin perlu," ujarnya. Karena itu, pemerintah pusat berinisiatif untuk merumuskan kembali kewenangan pemberian izin semacam itu oleh pemerintah daerah tanpa menghilangkan esensi otonomi daerah. Perumusan kembali kewenangan itu akan dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam pembahasan UU No 32 tentang Pemerintah Daerah. "Intinya, seperti apa koordinasi itu nanti dibahas dengan DPR tanpa menghilangkan esensi otonominya. Tapi koordinasi itu penting sehingga kita bisa melihat dari semua aspek. Kalau sekarang kan `jebret` kasih ijin, ijin itu ditimpa lagi, ada enam ribu yang bermasalah seperti itu, kan rawan konflik itu kalau tidak ditata," demikian Hatta.

Kamis, 29 Desember 2011

Sikap Politik PAN terkait Century

JAKARTA, KOMPAS.com -- Sikap politik Partai Amanat Nasional (PAN) dalam skandal pemberian dana talangan Bank Century bisa berubah. Sebelumnya, dalam rapat paripurna DPR soal hak angket kasus Century, Maret 2010, PAN bersama Partai Demokrat dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) memilih opsi A, alias menyatakan penyelamatan Bank Century tak bermasalah. Sebaliknya, enam fraksi lainnya di DPR memilih opsi C, yakni pemberian dana talangan kepada Bank Century merupakan pelanggaran. Opsi C inilah yang akhirnya menang saat voting dalam rapat paripurna. Kini, menjelang tahun 2012, sikap politik PAN, menurut Ketua DPP PAN Bima Arya Sugiarto, bisa berubah. Ini tentu langkah yang luar biasa, karena PAN adalah salah satu motor koalisi pemerintah, karena Ketua Umum PAN Hatta Rajasa merupakan ketua tim sukses Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono dalam pemilu Presiden 2009. Menurut Bima, salah satu syarat berubahnya sikap politik PAN dalam kasus Century adalah jika KPK ternyata menemukan pelanggaran hukum dalam pemberian dana talangan ke bank ini.

Drajad : Hatta Lebih Berpeluang Jadi Presiden

KAMIS, 29 DESEMBER 2011 14:55 disalin dari Gatra Jakarta - Wakil Ketua DPP Partai Amanat Nasional (PAN) Dradjad Wibowo menilai, ketua umum partai ini, Hatta Rajasa, memiliki peluang lebih besar dibanding kandidat presiden lainnya. Dradjad Wibowo, kepada pers di Gedung DPR di Senayan Jakarta, Kamis (29/12), menyatakan, keyakinan tersebut sangat beralasan karena lawan yang akan dihadapi Hatta pada Pemilihan Presiden 2014 tidak ada yang populis dan sekuat Susilo Bambang Yudhoyono. "Nasib orang `kan beda-beda. Apa yang terjadi pada Jusuf Kalla dan Megawati Soekarnoputri tahun 2009 tak sama dengan yang akan dihadapi oleh Hatta Rajasa pada 2014. Dulu Jusuf Kalla dan Megawati berhadapan dengan SBY yang populis, `incumbent`. Tapi sekarang, Pak Hatta tidak berhadapan dengan `incumbent`," kata Drajad. Selain itu, kata Drajad, Hatta Rajasa adalah sosok yang selalu mendapatkan keberuntungan di saat momentum yang tepat. Misalnya, telah menjadi menteri sebanyak empat kali. Hatta juga menjadi ketua umum partai. "Pak Hatta sering mendapat hoki. Hatta seperti mendapat keberuntungan dari langit," ungkap mantan anggota DPR RI itu. Terkait pencalonan Hatta Rajasa, PAN sudah sepakat dan tidak akan berubah. "Pencalonan Hatta sudah tetap, tak akan berubah sama sekali. PAN akan mencalonkan capres sendiri dan tidak akan bergantung pada partai lain," kata Drajad. Ekonom itu mengaku, untuk bisa mengajukan capres, PAN harus bekerja keras untuk mendapatkan perolehan suara sebesar dua digit atau 15 persen suara secara nasional. "Sekarang tinggal upaya keras untuk bisa mencapai perolehan suara 15 persen. Kalau tidak sampai tentu akan berkoalisi dengan partai lain, tapi dengan `bargaining` bahwa Hatta tetap menjadi capres," kata Drajad. Selain Hatta Rajasa yang sudah ditetapkan partainya sebagai calon presiden, Partai Golkar juga sudah menetapkan Aburizal Bakrie sebagai calon presiden pada Musyawarah Kerja Nasional Partai Golkar beberapa waktu lalu di Jakarta. Selain itu, Ketua Umum Partai Hanura Wiranto juga ditetapkan sebagai calon presiden. [TMA, Ant]

Jangan Cari Untung Sendiri

Kamis, 29 Desember 2011 Jangan Cari Untung Sendiri IBUN,(GM)- Menteri Kehutanan (Menhut) RI, Zulkifli Hasan melakukan penanaman pohon sebagai tindak lanjut pencanangan penanaman 1 miliar pohon di Indonesia, Rabu (28/12). Penanaman pohon dilakukan di kawasan PT Pertamina Geothermal Energy (PGE) Area Kamojang, Desa Laksana, Kec. Ibun, Kab. Bandung. Selain Zulkifli Hasan, kegiatan yang sama dilakukan Direktur Utama PT Pertamina Geothermal Slamet Riyadhi, General Manager PT PGE Area Kamojang Tavip Dwi Kurianto, Bupati Bandung H. Dadang M. Naser, dan pihak terkait lainnya. Penanaman pohon tersebut juga sebagai tindak lanjut dari hari menanam dan memelihara pohon. Pada bulan Desember ini juga bertepatan dengan hari menanam nasional. Untuk mendukung program pemerintah itu, PT Pertamina juga turut mendukung dan mencanangkan penanaman 100 juta pohon. Terkait dengan program pemerintah itu, PT PGE Area Kamojang sudah melakukan penanaman dan membagi 36.000 pohon berbagai jenis. PT PGE juga berencana melakukan penanaman 50.000 pohon lagi. Puluhan ribu pohon yang ditanam itu, mulai dari jenis kibeureum, ekaliptus, manglid, kuru, kisalam, dan kiamis. Penanaman itu untuk mendukung energi panas bumi, khususnya yang ada di wilayah PT PGE Area Kamojang yang saat ini menghasilkan energi listrik sebesar 200 MW. Untuk menghasilkan energi listrik tersebut, dibutuhkan air dan panas bumi. Sebelum melakukan penanaman, Hasan sempat mengatakan, di lahan milik rakyat itu, bisa ditanam jenis pohon sengon dan albasiah. "Taman saja sengon," katanya. Hasan mengatakan, dengan menanam sengon pada lahan 1 hektare, di usia 4-5 tahun bisa dipanen. Hasil panennya pun bisa menghasilkan Rp 300 juta hingga Rp 400 juta. Untuk pemasarannya, Pertamina Geothermal bisa menjadi bapak angkat untuk menampung hasil produksi. Selain ditamani pohon sengon, lahan milik rakyat, khususnya lahan yang sempit bisa ditanami pohon produksi. Seperti pohon mangga, jeruk, dan buah-buahan. "Kami berharap, menanam pohon menjadi budaya," katanya. Terkait dengan kegiatan penanaman pohon itu, kata Hasan, pemerintah memiliki kewajiban dan tugas untuk mempercepat pelayanan kepada masyarakat terkait kebutuhan energi. Dikatakannya, kegiatan penanaman pohon ini bukan berarti Menhut ingin populer di mata masyarakat. "Ini tugas dan tanggung jawab pemerintah untuk cepat dan merespons kebutuhan energi bagi masyarakat. Makanya, kita harus proaktif dan jemput bola. Sebab penanaman pohon akan menciptakan ketahanan energi," katanya. Ia mengatakan, jika panas bumi tidak ada, sebagai gantinya adalah bahan bakar minyak. Sementara minyak menimbulkan polusi, sehingga banyak kerugian yang akan dialami masyarakat. Untuk itu, guna mempertahankan energi panas bumi itu, dilakukan penanaman pohon guna menciptakan energi terbarukan. Dikatakan, energi panas bumi ini untuk kebutuhan rakyat. Untuk itu, PT Pertamina Geothermal harus sungguh-sungguh memperhatikan lingkungan melalui CSR-nya. "Jangan cari untung sendiri. CSR-nya harus dibagikan kepada warga terdekat. Dengan cara itu, pada akhirnya masyarakat akan menjaga lingkungan guna menghindari hal yang tidak diharapkan," katanya. (B.105)**

Menhut Ultimatum Chevron

Kamis, 29 Desember 2011 Hentikan Pembabatan Kawasan Hutan Cagar Alam! Menhut Ultimatum Chevron IBUN,(GM)- Menteri Kehutanan, Zulkifli Hasan memperingatkan PT Chevron Geothermal Indonesia (CGI) agar tidak melakukan pembabatan hutan cagar alam yang ada di wilayah Kabupaten Bandung dan Garut. Selama ini proses perluasan pembuatan sumur panas bumi hingga ke kawasan cagar alam belum pernah dikonsultasikan pada Kementerian Kehutanan. "Tidak boleh dong ada pembabatan kawasan hutan cagar alam sebelum izin kita keluarkan. Sampai kini, Kementerian Kehutanan belum mengeluarkan izin bagi PT CGI di Kabupaten Bandung. Izin yang pernah kita keluarkan hanya untuk pemanfaatan lahan tahap pertama, sedangkan yang sekarang belum kita keluarkan. Pokoknya selama izin belum keluar, tidak boleh mengganggu kawasan cagar alam," kata Zulkifli di sela-sela pencanganan Menabung 100 Juta Pohon, di Pertamina Geothermal Energy Kamojang, Kecamatan Ibun, Rabu (28/12). Di samping itu, Menhut pun meminta kepada perusahaan panas bumi untuk memperhatikan lingkungan sekeliling. Diingatkan pula supaya program CSR lebih diarahkan pada lingkungan terdekat. "Perusahaan geothermal jangan senang sendiri, tolong perhatikan lingkungan sekitarnya. Janganlah CSR diberikan jauh-jauh, tidak adil kalau masyarakat sekitar hanya jadi penonton," katanya. Zulkifli menjelaskan, Kementerian Kehutanan mendukung pengembangan geothermal. Oleh karena itu pemberian izin dipercepat dan dipermudah. Hal itu tidak bisa dilepaskan dari tugas pemerintah mempercepat kebutuhan energi masyarakat "Geothermal itu sumber energi ramah lingkungan terbarukan yang patut kita dukung. Apalagi geothermal sangat membutuhkan lingkungan terjaga. Keberadaan pepohonan mampu menyimpan cadangan air yang sangat dibutuhkan perusahaan geothermal," papar Zulkifli sambil menambahkan, rata-rata geothermal berada di kawasan konservasi. Kegiatan pencanangan Menabung 100 Juta Pohon ini dihadiri pula oleh Direktur Utama Pertamina Geothermal Slamet Riyadi, Bupati Bandung Dadang M. Naser, perwakilan dari Pemkab Garut, serta pejabat dari Kementerian Kehutanan dan Pertamina. Pada kesempatan itu secara simbolis dilakukan penanaman pohon di kawasan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi Kamojang. Ada pelanggaran Sebelumnya Bupati Bandung, Dadang M. Naser mengatakan, pembuatan empat titik sumur baru di kawasan Gunung Puncakcae, Desa Cihawuk, Kecamatan Kertasari, Kabupaten Bandung oleh PT CGI dipandang telah merusak cagar alam. Karena itu Bupati mendesak perusahaan asing asal Negeri Paman Sam itu segera mengembalikan kondisi alam yang telah rusak itu. "Pemkab Bandung melihat telah terjadi kerusakan alam di daerah Kertasari. Belum lagi perluasan itu tanpa sepengetahuan Pemkab Bandung selaku pemilik wilayah. Atas pelanggaran-pelanggaran tersebut, saya selaku Bupati tidak mengizinkan PT CGI melanjutkan kegiatan pembuatan sumur baru di Kecamatan Kertasari," tegasnya. Dikatakan, upaya menghentikan kegiatan PT Chevron di Kertasari bukan berarti Pemkab Bandung menghalangi investasi. Kebijakan ini diambil semata-mata untuk menegakkan aturan. Jangan sampai pengusaha seenaknya berinvestasi tanpa melalui prosedur yang ditetapkan. Perluasan PT CGI hingga ke cagar alam, menurut Forum Penyelamat Lingkungan Hidup (FPLH) Jawa Barat telah melanggar memorandum of understanding (MoU) yang dibuat 13 Juli 2009. Dalam MoU itu sama sekali tidak diatur masalah perluasan penambangan sampai ke cagar alam. MoU melibatkan empat pihak, yaitu Kepala Badan Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Jabar, Tubagus Unu Nitibaskara selaku pihak pertama, Direktur Operasi PT Pertamina Geothermal Energy, Suryadarma selaku pihak kedua, perwakilan PT CGI Barry S. Andrews selaku pihak ketiga, dan diketahui oleh Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam, Darori. MoU itu mengatur tentang peningkatan efektivitas pengelolaan cagar alam Gunung Papandayan. Ketua FPLH, Thio Setiowekti mengatakan, perluasan penambangan yang dilakukan PT CGI sampai ke kawasan hutan cagar alam tidak termasuk dalam MoU yang dibuat tersebut. Perusahaan panas bumi asal Amerika Serikat ini mengajukan permohonan izin perluasan penambangan seluas 9 hektare, namun sampai sekarang Kementerian Kehutanan belum mengabulkannya. "Padahal dalam MoU itu jelas disebutkan bahwa Cagar Alam Papandayan merupakan kawasan suaka alam, daerah tangkapan air, dan salah satu hulu dari dua daerah aliran sungai (DAS), yaitu Sungai Citarum dan Cimanuk," ungkap Thio. (B.104)**

Disampaikan Dalam MUSCAB PAN Jatinangor

Kamis, 29 Desember 2011 DPW PAN Belum Usung Balongub JATINANGOR,(GM)- Pengurus DPW Partai Amanat Nasional (PAN) Jawa Barat hingga kini belum menentukan bakal calon (balon), baik untuk gubernur (Jabar 1) maupun wakil gubernur (Jabar 2). Namun bukan hal yang mustahil setiap balongub yang diusung kader PAN mendapat tempat di tengah masyarakat. "Hingga kini DPW belum menentukan sikap, baik untuk balon Jabar 1 ataupun Jabar 2. Begitu juga untuk balon Bupati Sumedang, meski banyak yang mendorong Ketua PAN Sumedang, Dudi Supardi untuk maju menjadi balonbup Sumedang," kata Wakil Ketua DPW PAN Jawa Barat, Aep Sulaeman, S.Sos., M.Si. saat ditemui "GM" pada Musyawarah Cabang (Muscab) III PAN Daerah Pemilihan (Dapil) I yang meliputi Kec. Jatinangor dan Kec. Cimanggung di Gedung Koperasi Indonesia, Jatinangor, Kab. Sumedang, Rabu (28/12). Hadir pada kesempatan tersebut Ketua DPC PAN Kab. Sumedang, Dudi Supardi, S.T., Ketua Barisan Muda PAN Kab. Sumedang, Aji Mutaqien, dan puluhan kader PAN dari Jatinangor dan Cimanggung. Menurut Aep, terkait pencalonan Jabar 1 dan Jabar 2 memang berbeda dengan pemilihan sebelumnya. Jauh-jauh hari PAN mengusung Dede Yusuf dan mendapat tempat di masyarakat. Namun di tengah perjalanan justru kini beralih ke partai lain, tentunya para kader banyak yang kecewa. "Ujung tombak partai ada di kader, terutama di desa dan kecamatan. Tanpa mereka partai tidak akan besar. Sedangkan sikap DPW PAN Jabar hingga kini belum mengelus jagonya karena khawatir di tengah perjalanan tidak mementingkan roda partai, melainkan kepentingan diri sendiri," katanya. Menyinggung figur yang akan diusung DPW PAN Jabar, Aep yang juga duduk di bidang pemenangan pemilu PAN menyatakan, pengurus belum memunculkan balon yang layak. (B.46)** Share

Photo Kegiatan 16 Mei 2012 di Aula Gerkopin Jatinangor