VIVAnews – Ketua Majelis Pertimbangan Partai Amanat Nasional, Amien Rais, menyatakan rencana pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) adalah kebijakan yang melanggar konstitusi. Oleh karena itu ia meminta PAN bersikap tegas dan tidak perlu mengikuti sikap mitra koalisi lain yang mayoritas mendukung kebijakan tersebut.
“Koalisi yang membabi-buta namanya bukan koalisi, tapi jadi agen atau klien,” kata Amien di Kampus Terpadu Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, DIY, Kamis 22 Maret 2012. Untuk itu, menurutnya, PAN mengizinkan anggotanya di DPR untuk bebas memilih apakah hendak mendukung atau menolak kenaikan harga BBM.
“Kalau fraksi sudah diperbolehkan menentang, maka namanya bukan lagi koalisi yang membabi-buta,” ujar Amien. Sebelumnya, Ketua PAN yang juga merupakan Menteri Koordinator Perekonomian, Hatta Rajasa, justru menyatakan optimismenya bahwa seluruh partai koalisi akan mendukung kenaikan BBM.
“Ada satu kesamaan pandangan soal ini,” kata Hatta beberapa waktu lalu usai pertemuan partai koalisi di kediaman Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Cikeas. Namun hanya berselang beberapa hari, PKS yang notabene merupakan anggota koalisi, secara resmi menyurati SBY untuk memberitahu sikap mereka yang menolak tegas kenaikan BBM.
Tak Perlu Naik?
Amien mengatakan, ia mendukung analisis ekonom Kwik Kian Gie dan Fuad Bawazier yang mencermati kejanggalan ongkos produksi terjual (lifting) minyak di Indonesia. Lifting minyak dari perut bumi Indonesia hanya sebesar Rp500-600, sehingga ketika dijual dengan harga Rp4.500 per liter, maka keuntungan yang didapat seharusnya sudah 900 persen.
Namun dalam kenyataannya, kata Amien, pemerintah dalam menaikkan harga BBM berpatokan pada harga minyak internasional dan negara lain yang justru tidak punya minyak. “Ini aneh bin ajaib. Menurut saya yang betul adalah ekonom kita yang menganggap menaikkan harga BBM setinggi itu tidak perlu sama sekali,” tegas tokoh reformasi itu.
Mantan Ketua MPR itu juga mengingatkan, Indonesia adalah produsen minyak. Maka menurutnya, andaikata kebutuhan BBM domestik tidak mencukupi sehingga perlu mengimpor, tidak perlu semuanya diimpor. “Yang diimpor separuh saja, sedangkan separuh lagi dari dalam negeri. Kalau bisa begini, menaikkan harga BBM jadi tak masuk akal,” kata Amien. (umi)
“Koalisi yang membabi-buta namanya bukan koalisi, tapi jadi agen atau klien,” kata Amien di Kampus Terpadu Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, DIY, Kamis 22 Maret 2012. Untuk itu, menurutnya, PAN mengizinkan anggotanya di DPR untuk bebas memilih apakah hendak mendukung atau menolak kenaikan harga BBM.
“Kalau fraksi sudah diperbolehkan menentang, maka namanya bukan lagi koalisi yang membabi-buta,” ujar Amien. Sebelumnya, Ketua PAN yang juga merupakan Menteri Koordinator Perekonomian, Hatta Rajasa, justru menyatakan optimismenya bahwa seluruh partai koalisi akan mendukung kenaikan BBM.
“Ada satu kesamaan pandangan soal ini,” kata Hatta beberapa waktu lalu usai pertemuan partai koalisi di kediaman Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Cikeas. Namun hanya berselang beberapa hari, PKS yang notabene merupakan anggota koalisi, secara resmi menyurati SBY untuk memberitahu sikap mereka yang menolak tegas kenaikan BBM.
Tak Perlu Naik?
Amien mengatakan, ia mendukung analisis ekonom Kwik Kian Gie dan Fuad Bawazier yang mencermati kejanggalan ongkos produksi terjual (lifting) minyak di Indonesia. Lifting minyak dari perut bumi Indonesia hanya sebesar Rp500-600, sehingga ketika dijual dengan harga Rp4.500 per liter, maka keuntungan yang didapat seharusnya sudah 900 persen.
Namun dalam kenyataannya, kata Amien, pemerintah dalam menaikkan harga BBM berpatokan pada harga minyak internasional dan negara lain yang justru tidak punya minyak. “Ini aneh bin ajaib. Menurut saya yang betul adalah ekonom kita yang menganggap menaikkan harga BBM setinggi itu tidak perlu sama sekali,” tegas tokoh reformasi itu.
Mantan Ketua MPR itu juga mengingatkan, Indonesia adalah produsen minyak. Maka menurutnya, andaikata kebutuhan BBM domestik tidak mencukupi sehingga perlu mengimpor, tidak perlu semuanya diimpor. “Yang diimpor separuh saja, sedangkan separuh lagi dari dalam negeri. Kalau bisa begini, menaikkan harga BBM jadi tak masuk akal,” kata Amien. (umi)
• VIVAnews
