Hatta Rajasa: Yang Penting Konsisten

@IRNewscom I SOAL upah buruh, yang paling penting adalah konsistensinya. Karena itu, pemerintah berharap, aksi unjuk rasa yang dilakukan para buruh di Bekasi beberapa waktu lalu tidak sampai terulang lagi. Demikian disampaikan Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa usai Rapat Koordinasi Tumpang Tindih Lahan dan Perburuhan di Gedung Kemenko Perekonomian, Jakarta, Jumat (3/2). Menurutnya, dewan pengupahan daerah selama ini sudah cukup aktif melakukan penetapan upah minumum kabupaten (UMK). ’’Harusnya para buruh menerima keputusan tersebut. Masalah pengupahan yang paling penting adalah konsisten, ketika tripartit sudah mengeluarkan keputusan,’’ ujar Hatta Rajasa. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar menambahkan, selama ini permasalahan dalam penentuan upah buruh adalah adanya perbedaan pandangan antara pengusaha dengan buruh soal pengertian upah minimum regional (UMR). "UMR sering disalahpahami sebagai upah maksimum. Padahal UMR ini hanya berlaku pada pekerja dengan masa kerja 0-1 tahun, sementara untuk 1 tahun ke atas menggunakan upah standar, " jelas politisi NU itu. Menurut dia, untuk ke depannya akan dilakukan survei oleh semua pihak seperti Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), pemerintah, dan serikat pekerja. "Apindo dan pemerintah serta serikat pekerja di dalam dewan pengupahan harus diberdayakan. Tadi kita sepakat gubernur pemerintah pusat untuk memberdayakan dewan pengupahan nasional, Dewan pengupahan daerah kabupaten kota sehingga survei yang dilakukan tentang kebutuhan hidup layak adalah survei yang obyektif, ilmiah, terukur, tidak berdasarkan masing-masing pihak," urai Muhaimin.

Survei tersebut akan meliputi harga barang-barang keperluan para buruh dan untuk kepentingan untuk obyektivitas maka BPS dan akademisi akan dilibatkan dalam survei tersebut. Selain itu juga, tambah Muhaimin, pihaknya akan meminta seluruh pemerintah daerah untuk melakukan registrasi para buruhnya. "Bagaimana agar seluruh stakeholders terlibat. Saya minta kepada seluruh pemerintah kabupaten kota untuk melakukan registrasi seluruh serikat pekerja serikat buruh secepat-cepatnya. Sehingga keterwakilan itu ada di dalam dewan pengupahan," tandasnya. [ris2]

Wewenang Pemda Diperkuat

JAKARTA – Kewenangan pemerintah daerah (pemda) diperkuat untuk menangani persoalan buruh serta lahan yang menimbulkan sengketa. Masalah yang muncul diharapkan bisa diselesaikan di tingkat pemda. Menko Perekonomian Hatta Rajasa menjelaskan,salah satu bentuk penguatan kewenangan tersebut adalah mempercayai pemda untuk bertindak cepat saat kedua persoalan itu muncul. ”Tidak perlu tunggu ada potensi persoalan.Pemda harus mengambil respons cepat jika ada hal-hal yang berkaitan dengan perselisihan. Ujung tombaknya adalah tetap pemerintah daerah,”kata Hatta setelah rapat khusus antara pemerintah pusat dan pemangku kepentingan daerah di kantornya kemarin. Hatta mengakui ada begitu banyak persoalan lahan yang merupakan peninggalan masa lalu.Untuk kasus tambang saja ada ribuan kasus lahan masih tumpang tindih. ”Satu lahan antartambang, izinnya lebih dari satu. Belum lagi tumpang tindih dengan perkebunan,izin HTI (hutan tanaman industri),” ungkapnya. Hatta berharap persoalan tumpang tindih izin tersebut bisa terlebih dahulu diselesaikan secara damai sebelum terpaksa membawanya ke pengadilan. Mantan Menteri Sekretaris Negara tersebut juga berharap ada aturan bersama di daerah setempat yang disepakati semua pemangku kepentingan di sana terkait tumpang tindih lahan dan buruh.”Kalau belum cukup, diperkuat. Kita minta kepada gubernur apa usulannya agar nanti kementeriankementerian terkait bisa memasukkan itu ke dalam perubahan- perubahan peraturan yang diperlukan,”ungkapnya. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Armida Alisjahbana menilai selama ini persoalan buruh ataupun tumpang tindih lahan dan perizinan di daerah lebih sering dibawa ke pusat. ”Intinya sih bagaimana pemda, terutama koordinasi gubernur termasuk penguatan peran gubernur yang lebih spesifik,”ucapnya. Terkait persoalan buruh, Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah berharap Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans) Muhaimin Iskandar melalui Dewan Pengupahan Nasional membahas terlebih dahulu soal upah minimum kabupaten/kota (UMK) sebelum gubernur menetapkannya atau mengeluarkan surat keputusan (SK).Upaya ini bisa mengurangi ketimpangan UMK di Banten dan Jakarta. ”Tangerang dan DKI berbeda provinsi,tapi keberadaan industri itu kanbergandengan. Jadi buruh Tangerang ya merasa njomplang dan menimbulkan kecemburuan,”tuturnya. Menko Polhukam Djoko Suyanto menegaskan demonstrasi tidak dilarang selama itu disalurkan melalui cara yang tepat. ”Ruang untuk menyampaikan aspirasi dan demo itu tentu dibuka,namun tidak boleh mengganggu masyarakat lain,”tandasnya. Kapolri Jenderal Pol Timur Pradopo mengungkapkan polisi bisa menindak tegas demo buruh yang menimbulkan gangguan ketertiban umum. Timur mengingatkan aksi buruh bisa digolongkan tindak pidana bila sudah mengganggu keselamatan orang lain. ”Kalau itu membahayakan jiwa orang, ya dilumpuhkan petugas. Itu bukan unjuk rasa namanya, tapi melakukan tindak pidana,”ucapnya. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) meminta komunitas Tionghoa yang bergerak di dunia usaha lebih memperhatikan nasib buruh. ”Sekali lagi saya mengajak saudara- saudara untuk memberikan penghargaan kepada para buruh dengan mengedepankan sisi keadilan,”ungkap Presiden dalam sambutannya pada Perayaan Tahun Baru Imlek 2563 Tingkat Nasional di Jakarta Convention Center (JCC). maesaroh/rarasati syarief

PAN Harus Kerja Keras Menangkan Hatta Rajasa

PALEMBANG – Setelah cukup lama menunggu selama 13 tahun, akhirnya PAN memiliki kembali satu momentum dan secercah harapan untuk memenangkan Hatta Rajasa sebagai presiden RI pada 2014 mendatang. Untuk itu seluruh kader PAN agar memiliki loyalitas, bekerja keras dan mampu membangun silaturahmi dengan masyarakat. Hal ini diungkapkan, Sekjen DPP PAN, Taufik Kurniawan saat membuka rapat kerja wilayah (Rakerwil) DPW PAN Sumsel di Hotel Jayakarta Daira, Jumat (3/2) hari ini.. Taufik menambahkan, selain itu, kader-kadrer PAN pun harus mampu membuang opini-opini negatif yang dapat merugikan partai. “Selama ini dimata masyarakat, partai politik adalah tempat berkumpulnya bandit-bandit negara. Untuk itu, opini-opini negatif tersebut harus dihilangkan karena partai politik merupakan salah satu pilar demokrasi.” katanya. Menurut Taufik, rakernas telah menentukan bahwa calon presiden RI satu-satunya tahun 2014 dari PAN adalah Hatta Rajasa. “Beri baju yang longgar untuk ketua umum kita, jangan berikan baju yang sempit sehingga ketua umum kita bisa gagah untuk maju sebagai presiden mendatang.” cetus Taufik. Sementara itu, Ketua DPW PAN Sumsel, Iskandar mengatakan rakerwil PAN Sumsel akan fokus membahas masalah kelembagaan dan organisasi, program-program kesejahteraan rakyat, konsolidasi kader serta mengukur kekuatan politik. PAN harus fokus untuk memperjuanagkan aspirasi rakyat, memperjuangkan kesejahteraan, pendidikan dan kesehatan rakyat. “Pemilukada biarlah proses yang menentukan, kita sebagai institusi akan melihat. Siapa yang dipilih, rakyat akan menilai siapa yang layak.” ungkapnya. Iskandar menambahkan, pertengahan 2012 akan menyelesaikan struktur partai hingga tingkat rayon dan subrayon se- Sumsel. Sedangkan Ketua panitia Rakerwil PAN, Aziz Kamis mengatakan rakerwil sangat penting karena menyangkut yang disampaikan ketua umum bahwa tahun 2012-2013 adalah tahun bekerja, bekerja dan bekerja sedangkan tahun politik pada 2014. Pada pembukaan rakerwil DPW PAN Sumsel yang digelar di Jayakarta Daira ini juga dilakukan pemasangan jas PAN secara simbolis kepada pengurus DPW PBR Sumsel antara lain Fauzi F. Amro, Kamil Habibi, Firasgo Jayasantika, Rusli Mardjan serta Adi Suryadi. Selain itu juga dilakukan penyerahan SK penggabungan DPW PBR Sumsel ke DPW PAN Sumsel. (Morino)