PAN: Hatta-Djoko Lebih Ideal dari Dahlan Iskan-Hatta

Jakarta -detikcom

Partai Amanat Nasional (PAN) lebih berminat menggaet Menko Polhukam Djoko Suyanto mendampingi Hatta Rajasa dalam pilpres 2014. Dahlan Iskan-Hatta yang sempat ramai pun dipandang kalah mantap. "Hatta Rajasa dan Djoko Suyanto saya rasa pasangan ideal, soulmate. Secara politik merupakan pasangan sempurna. Merupakan kombinasi Jawa- Nonjawa, sipil-militer, dan sama-sama memiliki pengalaman di lembaga eksekutif," tutur Ketua DPP PAN Viva Yoga Mauladi saat dihubungi wartawan, Jumat (30/12/2011). Menurutnya Kombinasi Hatta-Djoko cukup kuat. Karena keduanya bisa saling melengkapi dalam memimpin pemerintahan dengan stabilitas di sektor ekonomi dan pertahanan. "Bang Hatta Rajasa dan Pak Djoko akan dapat memainkan peran penting untuk memajukan bangsa dan negara. Perpaduan Ahli ekonomi dan ahli perang akan dapat mempertahankan kedaulatan negara dan memakmurkan rakyat. Namun Pak Djoko mesti didukung atau diusulkan oleh partai politik. Tanpa dukungan itu maka akan sulit pak Djoko ikut berkompetisi di pilpres," beber Yoga. Sementara Dahlan dan Hatta dipandang satu ilmu. Sehingga PAN memandang Pasangan Hatta-Djoko lebih ideal ketimbang pasangan satu bidang ilmu ekonomi. "Bang Hatta dan Pak Dahlan, backgroundnya sama-sama seorang enterpreneur. Cuma bang Hatta Rajasa banyak warna, juga mantan legislator, menjadi menteri senior, dan mempunyai pengalaman internasional," jelasnya. "Jadi pasangan Hatta-Djoko merupakan pasangan ideal bagi bangsa Indonesia,"tegasnya. Sebelumnya politisi PD Ulil Abshar mewacanakan duet Dahlan-Hatta sebagai duet yang menarik. Dia akan membawa usulannya ini ke DPP Partai Demokrat. Duet ini dinilai Ulil sebagai duet 'problem solver'. Sementara itu, Sekjen DPP Partai Golkar Idrus Marham, Selasa (27/12/2011) kemarin membeberkan sejumlah nama untuk dijadikan pendamping Ical sebagai cawapres. Dari sejumlah nama cawapres itu, terdapat nama Dahlan Iskan. (van/ndr)

Sikap Profesional Bang Hatta

Metrotvnews.com,

Jakarta: Hatta Rajasa masih enggan menanggapi pencalonan dirinya sebagai calon presiden. "Saya tidak akan pernah bicara politik kalau sedang bekerja," ujarnya ketika ditemui di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (30/12). Seperti banyak diketahui, Hatta dicalonkan menjadi Calon Presiden 2014 saat Rapat Pimpinan Nasional Partai Amanat Nasional di Jakarta, beberapa waktu lalu. Bahkan, Wakil Ketua Umum PAN Drajad Wibowo mengungkapkan tengah melirik Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Djoko Suyanto sebagai pasangan Hatta. Namun, Hatta menegaskan tidak akan memberi komentar terkait pencalonan ini. "Sekali lagi saya tidak mau bicara," tandasnya.(MI/****)

Menko Perekonomian: Bupati Bima Bisa Cabut Izin PT SMN

Antaranews Menko Perekonomian: Bupati Bima Bisa Cabut Izin PT SMN BERITA LAINNYA Jakarta (ANTARA) - Menko Perekonomian Hatta Radjasa menegaskan Bupati Bima,NTB, Ferry Zulkarnain bisa langsung mencabut izin eksplorasi PT Sumber Mineral Nusantara (SMN) tanpa intervensi pemerintah pusat. Di Istana Negara, Jakarta, Jumat, Hatta mengatakan tidak ada aturan yang menyatakan pemerintah pusat bisa mencabut izin yang telah dikeluarkan oleh bupati. "Itu kan tanggung jawabnya bupati dong. Dia sendiri yang mengeluarkan, pertimbangannya apa waktu mengeluarkan izin, lalu sekarang kalau sudah terjadi begitu ya harus di `handle`(menanganinya,red) dong," ujarnya. Menurut Hatta, Bupati Bima ketika mengeluarkan izin untuk PT SMN tidak meminta pertimbangan pemerintah pusat. "Ketika dia memberikan itu kan tidak meminta pertimbangan pemerintah pusat. Yang mengeluarkan bupati kok, dia harus mencabut, kalau mau dicabut ya yang mengeluarkan yang mencabut," tuturnya. Jaminan Sebelumnya, Bupati Bima Ferry Zulkarnain menyatakan bersedia mencabut izin eksplorasi PT SMN asalkan mendapat jaminan dari pemerintah pusat. Hatta mengakui kewenangan pemerintah daerah untuk memberikan ijin eksplorasi kepada perusahaan swasta tanpa koordinasi dengan pemerintah pusat telah membuahkan masalah. Menurut dia, ada sekitar enam ribu surat ijin bermasalah yang dikeluarkan daerah karena tumpang tindih. "Yang namanya kekayaan sumber daya alam, pengalaman menunjukkan ada enam ribu surat izin yang bermasalah, yang tumpang tindih, itu menunjukkan bahwa fungsi koordinasi semakin perlu," ujarnya. Karena itu, pemerintah pusat berinisiatif untuk merumuskan kembali kewenangan pemberian izin semacam itu oleh pemerintah daerah tanpa menghilangkan esensi otonomi daerah. Perumusan kembali kewenangan itu akan dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam pembahasan UU No 32 tentang Pemerintah Daerah. "Intinya, seperti apa koordinasi itu nanti dibahas dengan DPR tanpa menghilangkan esensi otonominya. Tapi koordinasi itu penting sehingga kita bisa melihat dari semua aspek. Kalau sekarang kan `jebret` kasih ijin, ijin itu ditimpa lagi, ada enam ribu yang bermasalah seperti itu, kan rawan konflik itu kalau tidak ditata," demikian Hatta.