Hatta Rajasa: Yang Penting Konsisten

@IRNewscom I SOAL upah buruh, yang paling penting adalah konsistensinya. Karena itu, pemerintah berharap, aksi unjuk rasa yang dilakukan para buruh di Bekasi beberapa waktu lalu tidak sampai terulang lagi. Demikian disampaikan Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa usai Rapat Koordinasi Tumpang Tindih Lahan dan Perburuhan di Gedung Kemenko Perekonomian, Jakarta, Jumat (3/2). Menurutnya, dewan pengupahan daerah selama ini sudah cukup aktif melakukan penetapan upah minumum kabupaten (UMK). ’’Harusnya para buruh menerima keputusan tersebut. Masalah pengupahan yang paling penting adalah konsisten, ketika tripartit sudah mengeluarkan keputusan,’’ ujar Hatta Rajasa. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar menambahkan, selama ini permasalahan dalam penentuan upah buruh adalah adanya perbedaan pandangan antara pengusaha dengan buruh soal pengertian upah minimum regional (UMR). "UMR sering disalahpahami sebagai upah maksimum. Padahal UMR ini hanya berlaku pada pekerja dengan masa kerja 0-1 tahun, sementara untuk 1 tahun ke atas menggunakan upah standar, " jelas politisi NU itu. Menurut dia, untuk ke depannya akan dilakukan survei oleh semua pihak seperti Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), pemerintah, dan serikat pekerja. "Apindo dan pemerintah serta serikat pekerja di dalam dewan pengupahan harus diberdayakan. Tadi kita sepakat gubernur pemerintah pusat untuk memberdayakan dewan pengupahan nasional, Dewan pengupahan daerah kabupaten kota sehingga survei yang dilakukan tentang kebutuhan hidup layak adalah survei yang obyektif, ilmiah, terukur, tidak berdasarkan masing-masing pihak," urai Muhaimin.

Survei tersebut akan meliputi harga barang-barang keperluan para buruh dan untuk kepentingan untuk obyektivitas maka BPS dan akademisi akan dilibatkan dalam survei tersebut. Selain itu juga, tambah Muhaimin, pihaknya akan meminta seluruh pemerintah daerah untuk melakukan registrasi para buruhnya. "Bagaimana agar seluruh stakeholders terlibat. Saya minta kepada seluruh pemerintah kabupaten kota untuk melakukan registrasi seluruh serikat pekerja serikat buruh secepat-cepatnya. Sehingga keterwakilan itu ada di dalam dewan pengupahan," tandasnya. [ris2]